Tulisan ini juga saya posting di Politikana.com
Sebagai seorang praktisi manajemen, saya sangat paham bahwa bahasa manajemen itu haruslah spesifik, terukur (measurable), atau dalam istilah lain, harus definitif. Kalau tidak, maka setiap pihak bisa menafsirkan suatu istilah “sesuai dengan iman masing-masing”, dan ini tentu kurang bagus untuk perjalanan sebuah organisasi. Walaupun manajemen membutuhkan “creative thinking“, tetapi tetap ada koridor kebijakan di dalam organisasi yang definitif dan jelas, sedapat mungkin menutup peluang multi-interpretasi. Inilah prinsip manajemen yang disampaikan oleh pendekatan balanced scorecard, ataupun pendahulunya seperti management by objectives. Intinya begini, we could not manage what could not measured.
Sementara itu, sepanjang pengamatan saya, ranah politik memiliki paradigma yang berbeda. Bahasa politik ternyata penuh dengan retorika, “istilah-istilah yang menakjubkan”, membuat orang terpesona, dan seringkali (saya pernah melakukan survei kecil-kecian) maknanya tidak dipahami. Tujuannya bukan untuk membuat orang lain paham, tetapi justru membuat orang lain terpesona (walaupun dengan alasan yang tidak jelas). Apakah benar bahwa bahasa politik itu demikian? Wallahualam.
Ada yang bisa memberi saya pencerahan? Terima kasih.


