May 4th, 2009 | 
Author: (Tulisan ini juga di-post di Politikana.com)
Apa ya definisi politik pendidikan? Jujur saja, saya tidak tahu dengan pasti. Tetapi menurut saya, bisa jadi definisinya adalah skenario di tingkat negara / wilayah untuk membawa pendidikan ke arah tertentu.
Misalnya dulu di zaman orde lama, mahasiswa di perguruan tinggi mendapatkan kuliah manifesto politik atau sejenisnya. Kemudian di zaman orde baru, begitu masuk perguruan tinggi, mahasiswa langsung mendapatkan penataran P4 sebagai ganti kuliah pancasila. Ini sangat jelas ke mana pendidikan mau dibawa, tentu di ke arah paradigma yang selaras dengan kemauan penguasa saat itu.
Hal ini tidak hanya terjadi di tingkat perguruan tinggi, melainkan juga di tingkat dasar dan menengah. Sewaktu saya di SMP dan SMA dulu, ada kuliah pendidikan moral pancasila (PMP) serta pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB). Satu hal yang saya ingat, dulu kalau berseberangan pendapat dengan guru, maka siap-siap untuk menerima angka terbakar di rapor.
Hari gini, suasana seperti itu mungkin tidak ada lagi. Maksud saya, kuliah-kuliah atau mata pelajaran doktriner seperti itu sudah tidak ada lagi. Terutama di perguruan tinggi, kebebasan akademis yang akan membawa mahasiswa untuk mampu berpikir bebas dan melakukan pengembaraan akademis sudah terbuka lebar.
Tetapi sekarang, saya mengamati justru politik pendidikan mungkin bergeser makna. Kalau dulu dilakukan secara sistematis dan dimulai oleh suatu skenario makro, maka sekarang kondisinya sudah lain. Sekarang banyak pendidik, baik guru maupun dosen, yang juga menjadi aktor dari partai politik tertentu. Akankah ini mempengaruhi mereka juga dalam menjalankan proses belajar-mengajar? Apakah mereka tidak akan membawa murid atau mahasiswa berpikir selaras dengan paradigma mereka juga? Apakah bisa mereka menerima perbedaan pendapat?
Jika seorang guru atau dosen terjun ke dunia politik praktis sebagai aktor politik, masihkah dia jernih dalam memotret suatu masalah dalam suatu analisis akademis yang “obyektif”. Kata-kata obyektif saya kasih tanda quote, karena memang pada dasarnya manusia itu susah berpikir obyektif dan cenderung subyektif. Tetapi subyektif dalam paradigma ilmu pengetahuan tentu akan memperkaya ilmu pengetahuan itu sendiri, selama berpikiran terbuka dan menghargai kebebasan akademis yang luhur. Tetapi subyektif karena pilihan politik tentu akan lain jadinya …
Bagaimana menurut anda? … Selamat Hari Pendidikan Nasional …
Posted in 
May 5th, 2009 6:59 pm
saya memahami politik pendidikan sebagai education policy….misalnya yang berkait dengan ideologi dan paradigma pendidikan nasional dan global seperti….. pendidikan untuk semua…pendidikan gratis bagi klg miskin…peran pendidikan publik dalam membangun demokrasi….pendidikan dan lapangan kerja dgn kebijakan link and match….reformasi pendidikan berbasis standar (lalu muncul kebijakan UAN)dsb….kalau toh ada pengajar yg sekaligus aktor politisi sebaiknya dihindari…karena bisa muncul perlakuan bias pada kepentingan politik (partai) tertentu….itulah yg disebut sebagai pempolitikan elemen-elemen pendidikan….yg ujung-ujungnya muncul klik-klik generasi baru dgn ideologi partai masing-masing…jadi sebaiknya politik pendidikan itu dimaknai sebagai suatu kebijakan….. dalam mencerdasakan kehidupan bangsa yg sifatnya universal indonesia yang…. terbebas dari kotak-kotak politisasi…….
————————–
Betul Pak Sjafri … yang terakhir inilah yang menjadi kekhawatiran kita … walaupun masih pro dan kontra …
May 9th, 2009 3:52 pm
Kalo menurut hemat saya,
Saya TIDAK SETUJU dengan para pendidik (guru dan dosen) terlibat dalam politik secara praktis (dalam hal ini, ikut terlibat dalam partai politik).
Ada dua hal yang melatarbelakangin sikap saya:
1) saya meragukan “obyektivitas” mereka saat mereka ikut melibatkan diri dalam “dunia politik”. yang pasti, politik sarat kepentingan. bagaimana mungkin obyektivitas seorang akademisi akan tercapai bila dirinya ditarik oleh berbagai kepentingan.
2) mohon maaf, tapi menurut kacamata saya, politik di Indonesia itu masih belum “mature”. Dalam artian, bangsa kita masih perlu banyak belajar dalam hal mengemukakan pendapat, berselisih paham, hingga menjadi oposan dan berdemonstrasi. Keterlibatan para akademisi dalam dunia politik Indonesia, justru akan mengikis (bahkan mungking, menghancurkan) hati nurani, moralitas dan integritas para pendidik. yang justru “sangat dibutuhkan” dalam dunia pendidikan sekarang ini.
Demikian pendapat saya!