Saya sangat tertarik dengan headline harian Kompas di hari pertama bulan Ramadhan ini, yaitu mengenai value chain sektor pangan, di mana dengan analisis value chain tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia masuk ke perangkap pangan.

Pola value chain pangan adalah sebagai berikut (berurutan) :
- Industri input pertanian.
- Usaha tani.
- Pengolah dan pedagang besar.
- Pengecer produk.
- Konsumen.

Menurut Kompas, industri input pertanian dikuasai oleh negara maju, di mana 10 perusahaan besar dunia menguasai nilai sebesar 40 miliar USD, diantaranya Sygenta, Monsanto, Bayer Corp, etc. Lalu usaha tani memiliki nilai tambah sebesar 1.952 miliar USD dan tersebar ke 450 juta usaha tani dan sebagian besar di negara berkembang seperti Indonesia. Sementara itu pengolah pangan dan pedagang menguasai nilai yang besar, di mana 10 perusahaan besar menguasai sebesar 490 miliar USD yaitu Nestle, Cargill, Unilever, Kraft, etc. Pengecer pangan juga memiliki nilai besar, di mana 10 perusahaan menguasai nilai 1.091 miliar USD seperti Wal-Mart, Carrefour, etc. terakhir, konsumen, belanja konsumen 6,5 miliar USD dan sebagian besar berada di negara berkembang.

Berdasarkan analisis value chain di atas, maka negara berkembang ada di posisi usaha tani dan kosumen. Sedangkan di proses lain, umumnya hanya sebagai penonton. Dengan demikian, walaupun Indonesia adalah negara agraris, tetapi value terbesar agribisnis bukanlah di negara agraris, melainkan di siapa yang menguasai teknologi agraris, yaitu teknologi input dan pengolahan.

Negara berkembang, seperti Indonesia, hanya kebagian menjadi buruh tanam untuk sarana produksi yang dihasilkan MNCs. Hasil produksi petani dan buruh tani Indonesia itu diolah dan diperdagangkan oleh industri pengolahan pangan yang juga milik perusahaan multinasional. Selanjutnya hasil produksi itu diperdagangkan melalui perusahaan ritel, yang juga milik perusahaan multinasional, kepada konsumen, yaitu masyarakat Indonesia, termasuk petani. (Kompas, 1 September 2008).

Menurut saya, hal yang sama juga terjadi di sektor minyak bumi. Dengan analisis value chain, menurut saya, kita juga terjebak. Pola value chain minyak bumi adalah sebagai berikut (berurutan) :
- Teknologi input minyak bumi.
- Eksplorasi (pencarian sumber minyak).
- Eksploitasi atau lifting minyak.
- Refinery atau pengolahan minyak.
- Pemasaran dan distribusi minyak.
- Konsumen.

Nah, walaupun saya tidak punya yang rinci, tetapi dugaan saya, bottleneck dari value chain tersebut di Indonesia adalah di refinery atau pengolahan. Akibatnya, pengolahan banyak dilakukan di luar negeri. Pengolahan besar mungkin hanya di Balongan milik Pertamina, serta beberapa lokasi lain tetapi kecil kapasitasnya. Dengan demikian, prosesnya menjadi seperti ini : Indonesia mengekspor minyak mentah hasil lifting, baru kemudian mengimpor minyak jadi hasil pengolahan dari luar negeri. Nah, berapa value dari pengolahan tersebut yang dinikmati oleh pihak luar ? Konon di pengolahan inilah value yang tertinggi karena melibatkan teknologi tinggi.

Jadi inilah jawabannya mengapa kalau harga minyak naik, kita justru terpukul walaupun sebagai negara produsen minyak. Seharusnya kita senang dan mendapatkan devisa tinggi. Jawabannya adalah, kita memang negara pengekspor minyak, tapi minyak mentah, dan saat yang sama, kita juga pengimpor minyak, yaitu minyak hasil olahan. Bahkan beberapa analisis terakhir menunjukkan bahwa kita sudah menjadi negara pengimpor minyak (secara net) dan sudah saatnya keluar dari OPEC. Ini berarti juga ada masalah dengan lifting minyak bumi di negara kita. Apakah sumber minyaknya yang berkurang di dalam bumi ? atau teknologinya yang bermasalah sehingga kita susah melakukan lifting ? atau dananya yang kurang sehingga tidak ada working capital untuk ekspansi ? Wallahualam.

Konsumsi BBM (dalam negeri) sudah lama meningkat dengan angka yang tidak bisa bertahan terus (non-sustainable). Angka laju pertumbuhan konsumsi BBM mencapai sekitar 7% setahun. Kalau pertumbuhannya 7% setahun terus menerus maka setiap 10 tahun konsumsinya meningkat dua kali. Angka konsumsi BBM sekarang adalah sekitar 60 juta kiloliter, atau ekuivalen dengan sekitar 1 juta barrel sehari. Produksi minyak bumi sekarang 1,1 juta barrel sehari, sehingga pas-pasan saja. Di lain fihak, produksi minyak bumi tidak naik begitu cepat. Bahkan, kecenderungan alamiah adalah bahwa produksi turun karena depletion (sumbernya habis). Cadangan minyak bumi di Indonesia yang sudah diketemukan tidak terlalu besar, yakni “hanya cukup untuk 20 tahun”, tetapi masih bisa diperbesar kalau insentip untuk eksplorasi memadai. Cadangan alamiah minyak bumi Indonesia tidak satu kelas dengan negara-negara di Timur Tengah. Penemuan giant fields juga sudah menjadi jarang di Indonesia, baik untuk minyak bumi maupun gas alam. (Prof. Muhammad Sadli).

Dijelaskan, Indonesia memiliki 60 cekungan minyak bumi yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Dari jumlah itu, baru 23 persen atau 14 cekungan yang sudah dieksplorasi dalam 30 tahun terakhir. Akibatnya, cadangan minyak bumi di 14 cekungan terkuras habis dan tinggal tersisa sembilan miliar barrel. Dengan laju produksi minyak 1,3 juta barrel per hari, jumlah itu hanya mencukupi kebutuhan bahan bakar beberapa tahun ke depan, (Menteri ESDM, Kompas).

Nah, bagaimana dengan sisa 77% atau 56 cekungan lainnya yang belum disentuh ? Apakah ini masalah teknologi dan dana ? Atau juga masalah politik ?

Bercermin kepada kedua kasus di atas, yaitu pertanian atau pangan, dengan minyak bumi, ternyata kata kuncinya hanya satu, yaitu penguasaan teknologi, terutama teknologi input serta pengolahan. Dengan demikian, kita memang perlu strategi nasional untuk mengembangkan teknologi ini, apalagi untuk sektor pertanian dan minyak bumi, dua primadona penggerak ekonomi Indonesia. Kita tidak bisa terjebak selamanya.

Hanya saja, siapa yang memikirkan dan melakukannya ? Sebuah jawaban yang tidak mudah untuk ditemukan, apalagi untuk melaksanakannya. Dibutuhkan suatu political will yang kuat untuk mengatasi ini, karena melibatkan berbagai sektor lain, termasuk keuangan sebagai sumber dana, serta birokrasi yang mempermudah pelaksanaan semua ini. Kita harus keluar dari jebakan ini. Menurut Menristek, Pak Kusmayanto, sains dan teknologi memang “kurang sexy” untuk para partai politik di negara ini …

UPDATE :

Isu perangkap pangan ini mendapat respon cepat dari Wakil Presiden Jusuf Kalla :

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, Indonesia harus lepas dari ”perangkap pangan” negara maju dan kapitalisme global. Untuk itu, riset penelitian dan pengembangan tujuh komoditas pangan utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat harus terus-menerus ditingkatkan. Menurut Kalla, Senin (1/9) di Jakarta, selama ini, riset dan penelitian komoditas pertanian masih lemah dan harus diperkuat. Oleh sebab itu, pemerintah tahun depan mengalokasikan peningkatan anggaran riset dan penelitian, termasuk untuk komoditas pertanian melalui pemenuhan anggaran 20 persen pendidikan di APBN. Tujuannya agar Indonesia dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dapat menjadi pemain besar di bidang pertanian. (Kompas)

Mudah2an segera disusul dengan tindakan konkrit, karena apa yang diungkapkan Wapres JK di atas adalah sebuah pekerjaan jangka panjang yang butuh komitmen sungguh-sungguh … Semoga ..